Mesir perlu pemerintahan transisi dengan partisipasi luas yang mewakili aspirasi masyarakat. Perkembangan politik di negara itu bisa mempengaruhi hubungan Amerika Serikat dan Eropa.
Menanggapi kekalutan di Mesir, harian konservatif Norwegia Aftenposten menulis:
Otoritas Presiden Husni Mubarak sebenarnya sudah hilang. Tidak ada lagi ruang baginya untuk melakukan manuver politik. Situasi beralih, ketika militer menyatakan tidak akan menggunakan kekerasan kepada para pemrotes. Tapi dengan terjadinya kerusuhan antara kelompok yang berdemonstrasi, perkembangan selanjutnya jadi makin tidak jelas. Yang menentukan sekarang adalah, bahwa aksi kekerasan baru tidak meluas, dan segera ditetapkan fundamen untuk pemilihan umum yang bebas dan demokratis. Proses ini tentu tidak bisa dikendalikan oleh sebuah rezim otoriter yang tidak bisa dipercaya lagi. Sekarang saatnya sudah matang bagi sebuah pemerintahan transisi, yang melibatkan berbagai kalangan dan mewakili aspirasi masyarakat secara luas.
Harian konservatif Italia Corriere della Sera menyoroti dampak pergolakan di Mesir pada hubungan Amerika Serikat dan Eropa:
Akhir dari pergolakan di Mesir akan punya dampak politik secara global, dimulai dari hubungan antara Amerika Serikat dan Eropa. Jika pergolakan ini bisa berakhir damai dan menghasilkan situasi politik yang stabil serta lebih bebas daripada di bawah rejim otoriter Husni Mubarak, maka semuanya akan berjalan baik. Namun jika kelompok-kelompok radikal yang memenangkan adu kekuatan di Kairo, ini akan mendatangkan sengketa dan perpecahan bagi Amerika Serikat dan Eropa. Karena Presiden Amerika Serikat Obama, sekalipun sangat hati-hati secara diplomatis, terpaksa harus bersikap keras membela kepentingan Amerika Serikat dan Israel. Eropa, yang punya posisi lebih lemah dan tidak punya simpati terlalu besar terhadap Israel, tentu sulit mengikuti haluan politik seperti itu.
Harian Austria die Presse juga menilai, situasi makin sulit bagi Obama. Harian ini berkomentar:
Bagi Presiden Barack Obama, ini adalah krisis politik luar negeri terbesar selama masa jabatannya. Situasinya sekarang jadi makin rumit. Ia cukup lama menahan diri dalam konflik ini dan tidak mengambil sikap tegas. Manajemen krisisnya adalah bersikap hati-hati dan tidak berpihak. Tapi sekarang, pemerintah Amerika Serikat akhirnya memihak pada tuntutan rakyat Mesir. Kelihatannya Washington sekarang berpendapat, bahwa pertama, Mubarak tidak akan mampu bertahan dalam kekalutan politik ini. Kedua, reformasi politik tidak mungkin terlaksana selama Mubarak masih bertahan dalam jabatannya.
Harian Jerman Frankfurter Allgemeine Zeitung menyoroti perkembangan politik di Yaman, setelah Presiden Ali Abdullah Saleh menyatakan tidak akan mencalonkan diri lagi:
Saleh sudah memerintah lebih lama daripada Mubarak di Mesir. Ia juga ingin bertahan lebih lama daripada Mubarak, yaitu sampai 2013. Apakah ia akan berhasil, masih tanda tanya. Pengaruh pemerintahannya hanya terbatas pada kawasan ibukota Sanaa dan sekitarnya. Sedangkan di luar itu dan di kawasan utara, yang memerintah adalah kelompok suku-suku atau kaum pemberontak. Kawasan selatan Yaman, setelah penyatuan kembali dua puluh tahun yang lalu, kini ingin memisahkan diri lagi. Di 'negara gagal' ini patut dipertanyakan, apakah langkah pembaruan bisa menyelesaikan krisis yang semakin dalam, atau malah akan menyebabkan perang saudara dan perpecahan.
Hendra Pasuhuk/dpa/afp
Editor: Setiawan
Editor: Setiawan
Di kutip dari : http://www.dw-world.de/dw/article/0,,14816092,00.html?maca=ind-rss-ind-all-1487-rdf
